Jakarta (ANTARA News) - PT Bank Mandiri Tbk menjanjikan injeksi modal melalui penyertaan modal negara sebesar Rp5,6 triliun-Rp5,9 triliun pada 2015 akan meningkatkan penyaluran kredit untk pembangunan infrastruktur.
"Itu tentu ada alokasi untk infrastruktur. Dari outstanding kammi (kredit infrastruktur) sekarang, semestinya naik," kata Direktur Utama Bank Mandiri, Budi Sadikin di Jakarta, Jumat malam.
Menurut laporan di akhir kuartal III 2014, kredit infrastruktur yang disalurkan Mandiri mencapai Rp88,6 triliun, yang digunakan untk pembiayaan proyek transportasi, jalan tol, listrik, telekomunikasi, minyak, dan gas. Adapun, total penyaluran kredit dari Mandiri hingga kuartal II 2014 sebesar Rp 506.5 triliiun, dg pertumbuhan 12,4 persen dibanding periode sama di 2013.
"Kalau outstanding kammi sekarang sekitar Rp60 triliun. Dengan proyeksi pertumbuhan kredit 2015 di 15 persen, tentu pasti ada peningkatan," ujar Sadikin.
Beberapa korporasi debitur Mandiri merupakan BUMN-BUMN karya dan juga operator fasilitas perhubungan. Otoritas Jasa Keuangan juga berjanji akan ada penyesuaian besaran bobot risiko khusus untk pembiayaan sektor ekonomi prioritas seperti sektor pangan, energi dan maritim.
"Penyesuaian bobot risiko itu diharapkan menjadi insentif yang dapat membuat perbankan lebih bersemangat untk menyalurkan pembiayaan ke pembangunan prioritas," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad.
PMN kepada Mandiri merupakan rencana injeksi modal yang akan diberikan pemerintah melalui skema penerbitan saham baru rights issue.
PMN tsb termasuk dalam rencana pemerintah untk memberikan suntikan modal dg total Rp48 triliun kepada sejumlah BUMN, salah satu tujuannya untk mendongkrak pembangunan infrastruktur.
PMN tsb sudah diajukan kepada DPR dalam Rancangan APBN-Perubahan 2015.
Selain PMN, pemerintah juga memastikan akan memangkas pemotongan dividen bank BUMN sebesar 10 persen, menjadi 20 persen.
"Kami menyetujui itu, namun masing-masing bank berbeda antara Bank BRI, Mandiri, BNI, maupun BTN, saya tdk ingat detailnya," ujar Menteri BUMN Rini Soemarno pada 7 Januari lalu.
Secara keseluruhan, pada RAPBN 2015 pemerintah berencana mengurangi dividen BUMN sebesar Rp9 triliun, menjadi Rp34 triliun dari sebelumnya Rp43,7 triliun.
Editor: Ade Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Tidak ada komentar:
Posting Komentar