Agam, Sumbar (ANTARA News) -Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengisyaratkan Dewan Perwakilan Rakyat akan menyetujui pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (pilkada) secara langsung melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) no 1 tahun 2014.
"Dari dua kali rapat kerja antara Kemendagri dg Komisi II DPR, tersirat seluruh fraksi menyetujui Perppu nomor 1 tahun 2014 tentang Pilkada langsung," kata Tjahjo di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Sabtu.
Ia menyampaikan hal itu usai memberikan ceramah umum kepada civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kampus Sumatera Barat yang berlokasi di Baso, Kabupaten Agam.
Tjahjo mengatakan persetujuan itu akan dilaksanakan melalui rapat paripurna DPR yang akan direncanakan digelar pada Selasa (20/1).
"Dengan demikian jika Perppu tsb disetujui akan ada 204 kabupaten, kota dan provinsi yang melaksanakan pilkada langsung secara serentak," kata dia.
Terkait dg sejumlah kelemahan yang ada pada pelaksanaan pilkada langsung, Tjahjo mengatakan pemerintah akan terbuka dan siap menerima masukan dari fraksi-fraksi yang ada agar lebih sempurna dan demokratis, katanya.
Ia mengatakan persoalan yang mengemuka selama ini adalah indikasi kecurangan dan adanya praktik politik uang dan diharapkan melalui Perppu hal itu bisa dicegah.
Sementara, untk anggaran pelaksanaan pilkada Tjahjo mengatakan tdk ada persoalan dan jika ada kekurangan akan dibahas bersama DPR.
Pada prinsipnya pemerintah siap melaksanakan pilkada langsung dan kammi akan mendukung penuh KPU beserta jajarannya agar semua dapat berjalan dg baik, katanya.
Sedangkan untk kepala daerah yang masa jabatannya habis sebelum jadwal pelaksanaan pilkada serentak, Tjahjo mengatakan dapat digantikan oleh pelaksana tugas yang akan ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri.
Ia mengatakan untk daerah yang akan melaksanakan pilkada pada 2017 dan 2018 kemungkinan akan digabung dan yang melaksanakan pada 2015 dan 2016 juga akan digabung agar dapat berlangsung serentak.
Sebelumnya pengamat politik Universitas Andalas (Unand) Padang Edi Indrizal berpendapat pilkada langsung lebih sesuai dg tuntutan rakyyat yang merupakan substansi dari demokrasi dg syarat dilakukan sejumlah perbaikan.
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Tidak ada komentar:
Posting Komentar