JAKARTA - Sekretaris Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Yakin Simatupang, menuturkan, masyarakat Indonesia sudah disuguhkan dg berbagai manuver politik dan hukum yang silih berganti.
Untuk itulah, Yakin mengingatkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tdk terlibat dalam arus besar perpolitikan tsb. Mengingat, lembaga extraordinary crime itu harus bertindak independen.
Hal itu diungkapkan Yakin untk mengomentari penetapan calon tunggal Kapolri, Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka kasus rekening gendut, tak lama setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengirimkan surat pencalonan Kapolri ke DPR RI.
"Penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka secara tiba-tiba oleh KPK mengindikasikan bahwa desas desus KPK selama ini bekerja di atas tekanan dan memainkan kepentingan kelompok tertentu semakin benar adanya," ungkapnya di Jakarta, Jumat (16/1/2015).
Yakin menambahkan, KPK bukanlah lembaga negara yang dibentuk untk kepentingan politik atau menjatuhkan seseorang karena prinsip like and dislike (suka dan tdk suka).
"Sikap KPK yang selalu dg tiba-tiba menjadikan seseorang sebagai tersangka di moment-moment tertentu seperti yang dilakukan kepada kasus BG pantas menjadi pertanyaan semua pihak. Independensi KPK patut dipersoalkan karena ini akan sangat berkaitan erat dg penegakan hukum," bebernya.
Lebih jauh, Yakin berharap agar KPK terus menjadi lembaga yang mandiri dan objektif dalam menangani setiap kasus korupsi di Indonesia. Sehingga pemberantasan korupsi tdk bercampur dg kepentingan politik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar