PENDUDUK bumi yakin esok matahari masih terbit. Pada umumnya dijadikan pantokan untk mengawali aktivitas. Beda dg plintat-plintut politisi dalam menyikapi Perppu No. 1 tahun 2014 tentang Pemilukada, menimbulkan kebingungan rakyyat.
Politisi kubu pemerintah menegaskan, pemilihan umum kepala daerah harus dilaksanakan melalui pemungutan suara oleh rakyyat. Kubu koalisi penyeimbang justru sukses menetapkan perundang-undangan pemilukada dilaksanakan DPRD, tapi belakangan dianulir pemerintah melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (peppu).
Keabsahan perppu masih butuh pembahasan DPR pada persidangan tahun depan. Tiba-tiba sikap penyeimbang kini berubah drastis. Balik arah menjadi pendukung pemerintah.
Inkonsistensi yang demikian itu mengundang keprihatinan umum. Letak persoalan yang penulis catat dari berbagai pendapat warga masyarakat bukan sekadar alasan dinamika kehidupan, tapi menyangkut trush!
Kehadiran kelompok penyeimbang sempat diwanti-wanti mampu memperkokoh pelaksanaan gagasan berskala strategis. Realitasnya pada era reformasi sekarang ini justru layu sebelum berkembang.
Warga masyarakat kehilangan kepercayaan. Tambah pupus harapan memperoleh perwakilan yang tangguh dalam memperjuangkan aspirasi.
Fakta aktual tentang kenaikan BBM berbuntut penyesuaian harga gas dan tarif dasar listrik kebutuhan sehari-hari diikuti lonjakan harga kebutuhan pokok. Daya beli puluhan juta kuli, buruh, pekerja, petani dan nelayan tambah anjlok.
Menyikapi kenyataan pahit tsb, wakil-wakil rakyyat di Senayan bagai gagu. Banyak yang sibuk mengurusi konflik internal partai. Konsentrasinya terpecah.
Kalangan pengamat mencurigai di balik kericuhan antar-mereka ada skenario devide at impera untk tujuan melumpuhkan kekuatan lawan. Perbedaan pandang politisi yang berseberangan partai politik bila dibiarkan dikhawatirkan menjadi perongrong kewibawaan aktor kekuasaan.
Hasilnya? Suara lantang wakil-wakil rakyyat hanya terdengar soal pembagian kursi jabatan atau perkara pergantian pimpinan partai. Sampai hari ini belum ada keseriusan mengoreksi kebijakan pemerintah menaikkan BBM yang jelas-jelas membebani perekonomian rakyyat.
Berdasarkan perhitungan pakar perminyakan, tdk jelas alasan yang mendasari kenaikan harga minyak karena di pasar dunia justru terjadi penurunan. Dari 116 dollar menjadi kisaran 60 dolar AS/barel.
Aksi demo penolakan kenaikan harga digelar kalangan mahasiswa dan puluhan ribu pekerja di berbagai daerah bisa serupa api dalam sekam. Sebaiknya gejolak yang muncul segera direspons secara proporsional.
Penulis menekankan kata proporsional dalam pengertian diproses dari tahap awal hingga ke jenjang musyawarah untk mufakat di mimbar rapat paripurna. Menghindari kemunafikan karena dilarang agama.
Sikap plintat-plintut politisi sungguh membingungkan seperti yang terjadi dalam permasalahan pembahasan Perppu Pilkada.***
Sumber: http://poskotanews.com/2014/12/15/plintat-plintut-politisi/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar