ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
JAKARTA - Polemik yang tejadi soal ketentuan pilkada langsung maupun tdk langsung yang ada saat ini tdk lepas dari ketidakkonsistenan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) du era kepemimpinannya dahulu.
Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto mengatakan, Perppu Pilkada tsb seharusnya tdk perlu dikeluarkan Ketua Umum Partai Demokrat itu.
"Saat mengajukan revisi RUU Pikada beberapa waktu lalu, SBY ngotot kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD. Karena dapat penolakan, akhirnya memutuskan yang dipilih
DPRD hanya gubernur saja karena gubernur itu perpanjangan dari tangan pusat, tapi nyatanya hal itu juga ditolak rakyyat," kata Nico, di Jakarta, Sabtu (6/12/2014).
Nico menjelaskan, pemilihan secara langsung dan terbuka mengacu pada kebijakan otonomi daerah dan amanat reformasi.
Hal itu, lanjutnya, mengakibatkan Demokrat mengusulkan itu karena menganggap penguasaan penuh terhadap DPRD nantinya akan mendapatkan banyak keuntungan (advantage).
"Mereka lupa rakyyat kitaa sudah cerdas, rakyyat kitaa bisa bisa mengoreksi, makanya setelah pileg citra Demokrat terjun bebas," kata Nico.
Serangkaian polemik itu, lanjutnya, menjadikan Demokrat melancarkan aksi walk out pada paripurna pengesahan RUU Pilkada. Pada saat yang sama, SBY sedang berada di luar negeri.
"Itu kan lucu, semestinya SBY tdk perlu mengeluarkan Perppu Pilkada langsung kalau sejak awal konsisten ingin menjaga amanat reformasi," pungkasnya.
Sumber: http://news.okezone.com/read/2014/12/07/337/1075663/gara-gara-perppu-pilkada-citra-demokrat-terjun-bebas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar